ESDM Klaim Sebanyak 187 Unit SPKLU Sudah Beroperasi di Indonesia

Sebanyak 155 lokasi menjadi titik pengoperasian SPKLU Sejak September Lalu. Penyebarannya lebih banyak di Wilayah DKI Jakarta.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim sebanyak 187 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), sudah beroperasi dalam beberapa bulan terakhir. Pengadaan Infrastruktur ini diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen pengendara Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang diprogramkan pemerintah, sebagai alternatif kendaraan berbahan bakar minyak.

“Kami siapkan dalam percepatan KBLBB. Sebagai informasi per September 2021 sudah ada 187 unit SPKLU di 155 lokasi,” Ujar Dirjen Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana kepada Inventori, Jumat (15/10).

Rida menjelaskan pembangunan infrastruktur SPKLU sudah tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Secara rinci, sebaran SPKLU berada di DKI Jakarta mencapai 83 unit yang tersebar di 63 lokasi. Kemudian Jawa Tengah dan Yogyakarta sebanyak 18 unit yang tersebar di 16 lokasi, Jawa Barat mencapai 29 unit SPKLU yang tersebar di 29 lokasi, Banten mencapai 15 unit di 12 lokasi.

Sementara untuk di Jawa Timur, Bali dan NTB sebanyak 29 unit yang tersebar di 23 lokasi, Sumatera mencapai 7 unit di 7 lokasi, dan Sulawesi mencapai 6 unit di 5 lokasi. “Memang Pulau Jawa masih dominan. Tapi, sudah ada di Sumatera hingga paling timur itu ada di Sulawesi. Ini semua bergerak terus karena bisnis ini saling tunggu. Yang beli mobil menunggu SPKLU, yang bangun SPKLU nunggu orang beli mobil dulu,” jelas Rida.

Di samping SPKLU telah terbangun pula 153 unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang tersebar di 86 lokasi (Jakarta dan Tengerang) demi menunjang infrastruktur ekosistem KBLBB.

Percepatan KBLBB, sambung Rida, telah mempunyai payung hukum tersendiri. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri EDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB. “Dalam permen tersebut mengatur standar dan keselamatan, bisnis proses atau ketentuan ketenagalistrikan, dan tarif tenaga listrik,” jelas Rida. (nub)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.