Pemerintah Perlu Perhatikan Bisnis Perkapalan

Dialog Tantangan dan Strategi Pengembangan Industri Maritim di Pelayaran Indonesia dan Negara Tetangga
Dialog Tantangan dan Strategi Pengembangan Industri Maritim di Pelayaran Indonesia dan Negara Tetangga

INVENTORI.CO.ID – JAKARTA– Bisnis pelayaran Indonesia mengalami berbagai tantangan. Meski usaha bidang ini perlu investasi yang besar, nyatanya berbagai hambatan termasuk keamanan menghadang. Apa solusinya?

Ketua Umum ), Indonesian National Shipowners Association (INSA) Johnson W. Sutjipto menjelaskan, selain ekonomi yang sedang lesu keamanan atas laut dengan berbagai aksi pembajakan pembuat pengusaha perkapalan atau pelayaran mengalami tantangan yang makin berat. Kasus penyanderaan  kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batu bara oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina membuat pemerintah memberlakukan moratorium pengiriman batu bara ke Filipina. Pemerintah pun melunak, moratorium hanya pada jalur yang dianggap berbahaya, atau berpotensi pada pembajakan. “Sekarang ini malah ada pembajakan kapal dari Singapura ke India. Ini menambah ketakutan,” sebutnya dalam Forum Ekonomi Nasional 2016 bertajuk Tantangan dan Strategi Pengembangan Industri Maritim di Pelayaran Indonesia dan Negara Tetangga di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Menurutnya, berbagai hambatan membuat bisnis permintaan batubara yang berdampak pada pelayaran kian anjlok. Sebab, bisa saja Filipina merubah pesanan impor batubara bukan lagi dari Indonesia, tapi dari negara lain. “Karena itu perlu meratifikasi konvensi laut internasional  seperti Konvensi Pekerja Maritim (Maritime Labour Cenvention, MLC) yang diadopsi ILO sebagai regulasi internasional sejak 2006. Kalau meratifikasi ini maka bisa ada aturan laut internasional, termasuk hukum teroris. Jadi aturan pembajak juga jelas,” terangnya.

Apalagi, ketentuan MLC sudah tercantum dalam regulasi nasional, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Buku II), UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU 17/2008 tentang Pelayaran.  “Dalam poros maritime itu ada lima pilar, yaitu budaya, sumber daya yang meliputi ikan, sumber daya kelautan, konektivitas, informasi, dan pertahanan keamanan. INSA sendiri lebih kepada konektivitas,” sambungnya.

Meski saat ini bisnis perkapalan mengalami berbagai hambatan, nyatanya pertumbuhan kapal mengalami kenaikan siginifikan. Beban perjalanan kapal makin tinggi, ditambah dengan poros maritim maka pelayaran menjadi transportasi paling murah. “Walapun ekonomi sedang lemah, tapi pertumbuhan kapal mengalami kenaikan. Karenanya perlu dukungan,” pintanya.

Sedangkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Eddy Ganefo aksi penyanderaan menjadi beban saat ini menambah daftar panjang kelesuan ekonomi, termasuk melorotnya harga minyak dunia dan harga batu bara. Karena itu, pemerintah perlu memberi kelonggaran bagi pengusaha kapal dalam menyukseskan program poros maritim. “Kita ketahui negara kita adalah pulau-pulau yang dihubungkan. Ini paradigma baru. Wajar Indonesia jadi poros maritim dengan angkutan laut yang jadi transportasi termurah,” sebutnya. “Investasi bidang pelayaran begitu besar.  Sementara resikonya makin besar, dan ekonomi sedang lesu, karena itu perlu dukungan,” sambungnya.

Sementara Ketua Panitia Yockie M Hutagalung mengungkapkan, Kadin Indonesia pimipnan  Eddy Ganefo akan mengawal berbagai perbaikan. Serta pula turut memberikan masukan kepada pemerintah. Rencananya 15 perwakilan akan menemani kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan (Korsel) pada 15 hingga 18 Mei mendatang. “Kadin Indonesia akan mengirimkan perwakilannya menemani presiden ke Korsel. Ini diharapkan bisa memberikan masukan sekaligus mencari solusi atas inudstri dan usaha Indonesia,” tutupnya. (Bung)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.