Begini Ancaman Pemilu Serentak di Papua

Forkopimda berjalan apik, terlebih antara Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih.

Jayapura– Dalam menata dan meminimalisir ancaman penyelenggaraan pemilu 2019, jajaran pimpinan daerah provinsi Papua menggelar acara focus group discussion (FGD) terkait kesiapan pengamanan pemilu serentak di Swiss-Bel Hotel yang berada di Pusat Bisnis Jayapura, Jl. Pacific Permai, Bayangkara, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Jumat (5/5/2019). Tampaknya sinergi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berjalan apik.

Hadir dalam acara tersebut dihadiri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri), Sudarmo yang pernah menjabat sebagai Plt Gubernur Papua, Kapolda Papua Irjen (Pol) Martuani Sormin, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, Wakil Gubernur Papua Klemen Tial, para bupati/wali kota se-Papua, pihak KPUD Papua, dan Panwaslu Papua.

Dirjen Polpum Kemendagri, Sudarmo menyebut pada pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) serentak pada 17 April 2019 mendatang punya kekhususan yaitu pemilih harus punya KTP elektronik atau minimal pernah melakukan perekaman KTP elektronik.

“Sayangnya, Papua merupakan provinsi paling banyak yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Padahal, syarat penjadi DPT (daftar pemilih tetap) atau daftar pemilih tambahan (DPTb),” sebutnya.

Di sisi lain, dia meminta Apratur Sipil Negara (ASN) yang notabene punya hak memilih diminta netral. “Hebatnya belum ada ASN di Papua yang diperiksa karena berpihak. Ini berarti sudah ada kesadaran dari ASN di Papua ini, ” tuturnya.

Kemendagri, lanjutnya, membentuk tim pemantauan untuk mencegah gangguan dalam Pemilu 2019 berdasarkan peraturan menteri (permen) Nomor 61 Tahun 2011. Dimana, tim tersebut akan bertugas memantau proses pemilu. Serta, melapor kepada aparat keamanan bila menemukan potensi gangguan yang terjadi selama proses pemilu.

“Kita membentuk tim pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dalam rangka melakukan deteksi dini, termasuk juga melakukan pemetaan-pemetaan untuk bisa diberikan kepada eksekutor, kalau menemukan hal-hal yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilu. Tadi pagi sudah dikatak Pak Gubernur kalau rumor ancaman boikot pemilu itu tidak ada,” terangnya.

“Pemerintah menjamin keamanan dan menjaga keberlangsungan stabilitas nasional. Sinergi TNI dan Polri sudah berjalan, juga dengan Kapolda dan Pangdam serta Kajati, ” lanjutnya.

Sementara Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjend Yosua menjabarkan soal persoalan global. Dimana, perang dagang makin ekspansif. Serta, terorisme ada pada hampir seluruh negara.

“Teroris saat ini ada di negara makmur, juga ada di negara berkembang,” ungkapnya.

Hal tersebut menurutnya berpengaruh terhadap sendi-sendi sosial, bisnis ekonomi, hingga militer.

“Malah diisukan Kopassus Kodam dibilang menculik Bupati Nduga. Ini berita hoax, Kodam saja kena, ” terangnya.

Melihat Pilpres dan Pileg 2014, Pilkada 2015, dan Pilkada 2017 baginya banyak terjadi gangguan. “Ini menandakan tingkat kesadaran politik di Papua masih rendah,” imbuhnya.

Mayjend Yosua Pandit Sembiring memberikan penjelasan/foto: Ranap Simanjuntak

Mayjend Yosua juga mengidentifikasi pada Polilkada serentak tahun 2018 juga terjadi keributan, pengrusakan fasilitas negara.

“Bagaimana situasi menonjol pada pemilu 2019. Ada isu boikot oleh Beni Wenda dan Egianus Kogoya. Artinya, kenapa yang anti pemerintah bisa mempengaruhi masyarakat?,” akunya.

Selain itu ada pula aksi unjuk rasa pembentukan KPUD hingga pengrusakan kantor KPUD. “Artinya apa? Di negara maju itu mempelajari yang lebih jauh, kita masih sibuk bertengkar terus,” tuturnya.

“Pertengkaran itu menghabiskan energi. Tolong ke depan, hal ini tidak ada lagi, ” pintanya.

Yosua pula menceritakan potensi kerawanan. Misalnya gangguan keamanan dari KKSB dan KSP, netralitas penyenggara, ancaman teror atau intimidasi, politik uang, sistem noken, keterlambatan logistik pemilu, keterlibatan ormas berbasis agama, provokasi kampanye hitam, bahaya radikalisme melalui isu SARA, dan ancaman bencana alam.

“Nanti kita koordinasikan dengan Kapolda Papua. Kebetulan saya dan Kapolda Papua itu sama-sama sudah melanglangbuana. Kita juga sudah melakukan berbagai aksi penangkalan, ” jelasnya. (Davit Ginting)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.