DPR Minta Pemerintah Pegang Janji Hilirisasi Logam Nikel

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pemerintah untuk memegang janjinya dalam melakukan langkah hilirisasi logam nikel sebagai pengawasan penghentian ekspor luar negeri. Apalagi selama ini hilirisasi nikel hanya sebatas industri peleburan atau smelter.

“Jangan tanggung-tanggung alias setengah hati kalau mau hilirisasi nikel. Dan produksi smelter pun hanya masih nikel matte dan NPI (nickel pig iron), dengan nilai tambah yang rendah,” Ujar Anggota Komisi VIII DPR, Mulyanto, dalam keterangannya dikutip dari situs resmi DPR, Senin (18/10).

Mulyanto menyampaikan hal itu sebagai bentuk tanggapan atas penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kalau Indonesia tidak hanya jadi tukang gali dan hasilnya dikirimkan ke luar negeri yang kemudian diolah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Dan produknya dikirim kembali ke Indonesia.

Karena itu, kata Mulyanto, pemerintah harus terus konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel dan dalam pelaksanaannya jangan sampai merugikan negara. Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan diversifikasi produk nikel baik berupa stainless steel, baterai listrik, baja karat dan lainnya.

Menurut Mulyanto, negara saat ini sudah berkorban untuk melaksanakan program hilirisasi nikel melalui pelarangan ekspor bijih nikel. Padahal, harga nikel di tingkat internasional terbilang cukup tinggi.
“Di Semester I/2021, harga nikel internasional mengacu pada Shanghai Metal Market (SMM) sebesar US$ 79,61 dolar per ton. Sedangkan harga nikel domestik mengacu pada harga pokok mineral (HPM) hanya US$ 38,19 dolar per ton. Kurang dari setengahnya,” ujarnya.

Dengan adanya pelarang ekspor bijih nikel itu, kata Mulyanto, penerimaan negara dari royalti nikel menjadi menurun. Kemudian, disusul dengan penerimaan pajak ekspor dari adanya pembebasan pajak PPH badan untuk industri smelter membuat pajak ekspor bijih nikel menjadi nol.

Karena itu, kata Mulyanto, kebijakan hilirisasi dapat dievaluasi kembali sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Apalagi Indonesia perlu meningkatkan penerimaan negara di tengah himpitan utang untuk pembiayaan pandemi.

“Terobosan program hilirisasi, evaluasi HPM, dan PPH badan untuk industri smelter perlu dipertimbangkan pemerintah secara serius. National interest kita yang utama. Kita bukan pendukung bagi program industrialisasi Tiongkok,” ujarnya. (CES)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.