Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak Harap Ada Kejelasan Pelaksanan Teknis Relaksasi Kredit

Banyak aduan ke BPKN dari debitur, khususnya kredit kendaraan yang dipersulit mendapatkan keringanan kredit meskipun sudah benar-benar terdampak covid-19

Jakarta – Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa memberikan kejelasan pelaksanaan stimulus keringanan atau relaksasi khususnya bagi pekerja informal dan pelaku UMKM (Usaha Kecil Menengah dan Mikro), serta nelayan dengan batasan kredit di bawah Rp100 miliar.

Masih banyak aduan para debitur, khususnya kredit dari leasing yang kesulitan mendapatkan keringanan tersebut yang mengadu ke BPKN. Dirinya mengapresiasi peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

“Kita perlu mengapresiasi OJK. Sayangnya, belum ada petunjuk teknis. Yang terjadi di lapangan debitur yang merupakan konsumen lembaga jasa keuangan non bank tersebut malah kesulitan mendapatkan keringanan kredit tersebut,” sebutnya di Jakarta, Jumat (17/4/2020) dalam siaran pers yang diterima.

“Kebanyakan leasing beralasan tak bisa memberikan keringanan lantaran belum ada juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) dari otoritas. Atau alasan dari kantor cabang lembaga keuangan non bank seperti leasing masih mengaku belum mendapat arahan lebih jelas dari kantor pusat. Malah ada keluhan masih ada leasing yang tetap melakukan tagihan ke rumah-rumah debitur,” jelas Rolas menambahkan.

Dia meyakini, kejelasan soal keringanan kredit ini bisa dilakukan segera. Bahkan, lanjutnya, Presiden Jokowi, Rabu (15/42020) bersama sejumlah menteri membahas dampak dari pandemik virus corona menjelaskan, mekanisme bantuan untuk kredit UMKM itu berupa subsidi bunga, penundaan bayar pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja. Jokowi meminta semu itu untuk segera dilaksanakan. “Presiden meminta jangan menunggu mereka para pelaku usaha kecil dan pekerja harian lepas ini jangan sampai tutup sehingga terlambat dan menimbulkan gejolak di masyarakat,” tutur advokat yang telah lima kali memenangkan gugatan atas penelantaran penumpang oleh maskapai Lion Air ini.

Rolas yang juga sering menjadi saksi ahli dalam persidangan perlindungan konsumen ini juga meminta kejelasan tentang penundaan cicilan setahun yang disebutkan Presiden Jokowi dalam konferensi pers pada 24 Maret lalu. “Definisi penundaan adalah proses, cara, membuat menunda yang menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali atau bisa dikatakan ditangguhkan. Namun dalam Peraturan OJK tersebut tidak ada sistem penundaan melainkan restrukturisasi saja dalam bentuk keringanan antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit,” jelas salah satu pengacara Ahok ini.

Apalagi, tambahnya, OJK memberikan imbauan pelaksanaan restrukturisasi harus tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik. “Bank atau leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka memberikan keringanan kepada nasabah. APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) sendiri sudah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman yang mendukung POJK tersebut, namun ada beberapa anggota APPI seperti Adira Finance dan Suzuki Finance tidak mentaati surat edaran tersebut. Ini bagaimana penegasannya?,” tanya Rolas.

Rolas Sitinjak saat menjawab pertanyaan wartawan/foto sebelum berlangsung musibah covid-19-istimewa

Peraih gelar doktor hukum dari Universitas Trisakti Jakarta ini menjabarkan, BPKN telah memberikan empat rekomendasi kepada OJK yang juga suratnya ditembuskan kepada Presiden Jokowi. “Pertama, segera menetapkan peraturan relaksasi kredit dan pembiayaan bagi debitur lembaga jasa keuangan non bank, dalam hal ini lembaga pembiayaan, untuk memberi kepastian hukum baik bagi debitur (konsumen) maupun lembaga pembiayaan. Kecuali pada saat rekomendasi tersebut diterima, OJK sudah menerbitkan peraturan tersebut,” tutur dia.

Rekomendasi kedua BPKN yakni, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dalam melaksanakan kebijakan relaksasi dan atau restrukturisasi kredit yang telah ditetapkan. Ketiga, segera menerbitkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dari pelaksanaan kebijakan relaksasi dan/atau restrukturisasi kredit tersebut. “Keempat, mengutamakan pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan UMKM termasuk kendaraan bermotor mengingat banyaknya jumlah pengemudi yang memiliki kredit atau pembiayaan dan terdampak pandemi covid-19,” terangnya.

Rolas mengaku, kehadiran Negara dalam pandemi covid-19 yang dijadikan negara dalam kategori musibah non alam bisa memberi ketegasan tepat waktu. “Negara harus segera hadir melindungi rakyatnya yang terkena dampak covid-19 ini,” tutup dia. (Hermansius)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.