Aneh, Putusan Kasasi Kilat Di Adukan Ke Komisi Yudisial

Jakarta, Inventori – Perkara hukum perdata dibidang pertanahan yang diduga melibatkan para mafia tanah serta oknum pejabat Kepala Daerah kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, salah satu pemberian izin kuasa Pengelolahan lahan yang tumpang tindih yang berujung kepada sengketa penguasaan lahan.

Dalam Laporannya Ke Komisi Yudisial (KY) , Kuasa hukum PT Libros Derap Abadi M. Solihin HD, S. H. Mengungkapkan, perusahaan pengembang swasta PT Libros Derap Abadi sebelumnya telah mengantongi surat izin penguasaan dan pengolahan lahan seluas 49 hektar, di kawasan Cisauk, Tigaraksa, Tanggerang Banten. Surat tersebut didapat dari Kepala Daerah setempat serta Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang (BPN – ATR)  beberapa tahun silam.

Menurut Solihin, dalam perencanaannya, PT Libros Derap Abadi akan membangun ratusan unit rumah bagi warga Tanggerang yang terkena program perluasan Bandara Internasional Soekarno Hartanto di kawasan tersebut.

“Dikemudian hari tanpa sepengetahuan Klein kami, muncullah pengembang lain atas  nama PT Bhandawawibawa Asih yang memiliki surat izin penguasaan dan pengelolahan atas lahan yang dikuasai lebih dahulu oleh PT Libros Derap Abadi tersebut. Sejak itu, kasus tersebut menuai pertikaian dikedua belah pihak, kami anggap Klien kami dirugikan secara moril dan materiil senilai lebih dari 50 miliar, hingga berujung ke meja hijau, saat ini telah memasuki tahap kasasi di Makamah Agung RI, ” ungkap M Solihin selaku Kuasa Hukum PT Libros Derap Abadi, Di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Salasa (8/8/2018).

Solihin menjelaskan, Surat kasasi tertanggal 6 April 2017 Nomor : 200/PDT.G/2015/PN.TNG terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 151/PDT2016/PT.BTN. jo putusan negeri Tanggerang tanggal 25 Mei 2016 Nomor : 200 /PDT.G/2015/PN.TNG. melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanggerang untuk disampaikan kepada Ketua Makamah Agung RI.

“Kami sangat terkejut dengan putusan Kasasi yang diberikan para Hakim MA dalam kasus Klien kami ini,  hanya berselang waktu dua hari sejak didistribusikan dokumen kasasi yang kami sampaikan. Hal ini sangat aneh dan diluar logika siapa pun, majelis Hakim sangat cepat menjatuhkan putusan dalam kasus perdata dengan puluhan dokumen pelengkapnya. Dugaan kami, ada sebuah konspirasi dalam penanganan kasus tersebut, ” Jelas Solihin.

Surat pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim MA kepada Komisi Yudisial oleh Kuasa Hukum PT Libros Derap Abadi M Solihin HD S. H. sebagai pemegang kuasa atas lahan di Kawasan Cisauk, Tigaraksa, Tanggerang Banten. Melawan PT Bhandawawibawa Asih, tergugat l, Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Tanggerang, Banten dan Pemerintahan RI.

“Harapan kami adalah mendapatkan keputusan serta Keadilan atas kasus yang dialami oleh Klien kami, bukan masalah menang atau kalah. Namun, sebagai upaya demi penegakan Hukum di Republik ini, tanpa keberpihakan meskipun kami harus menerima kenyataan pahit, Tandas Solihin.

Apapun yang di laporan dalam surat pengaduannya ke Komisi Yudisial atas pelanggaran kode etik Hakim Makamah Agung RI yakni, Sudrajat Dimyati, S. H. M. H, Panji Widagdo, S. H. M. H, Dan Sultoni Mohdally, S. H. M. H dari Tim Yudisial T2 sebagai majelis Tingkat Kasasi yang menangani Dan memutuskan Perkara Nomor : 3373 K/PDT/2017 tanggal 22 Desember 2017.

(Minggus)

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.